BET Cipelang Raih Predikat PPID Terbaik 2019
Guna mendorong terlaksananya keterbukaan informasi public di Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian, maka pada tanggal 1 Oktober 2019 bersamaan dengan rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Depok, Kementerian Pertanian menyelenggarakan acara penyelenggaraan anugerah keterbukaan Informasi Publik. BET Cipelang menerima penghargaan khusus dengan predikat "PPID Terbaik" setelah empat kali berturut-turut sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 BET meraih peringkat I keterbukaan informasi Publik kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian.
Di dalam acara penganugerahan Kepala BET Cipelang mengatakan, “ kami sangat mengapresiasi kerja keras TIM PPID yang telah berkomitmen untuk terus melaksanakan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Kerja kers dan kerjasama yang solid merupakan kunci keberhasilan ini.”
“Semoga dengan capaian prestasi inni, semakin meningkatkan kinerja BET Cipelang dalam memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat.” lanjutnya.
Penghargaan ini merupakan komitmen BET Cipelang dalam menyelenggarakan amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dari pengembangan pribadi di lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan informasi publik memberikan dampak positif, baik bagi Pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, penerapan keterbukaan informasi ini dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah. Sementara bagi masyarakat, selain memenuhi hak untuk mengetahui informasi publik, keterbukaan informasi diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah, juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta dapat meningkatkan outcome masyarakat.